Kualitas udara dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi topik utama dalam Rapat Kerja Gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 8 September 2026.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto dan Sekretaris Daerah Yusran Anizam hadir bersama para kepala daerah lainnya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan rapat tersebut menjadi kesempatan untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dalam mengawal program pemerintah pusat di daerah.
Berdasarkan data per 5 September 2026 yang disampaikan gubernur, beberapa wilayah mengalami kualitas udara dalam kategori berbahaya. Kubu Raya termasuk daerah dengan kondisi paling mengkhawatirkan karena konsentrasi partikulat PM2,5 mencapai angka 746. Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak juga disebut berada dalam kategori merah.
Masyarakat Diimbau Menggunakan Masker
Ria Norsan meminta warga di wilayah terdampak kabut asap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat disarankan mengenakan masker ketika berada di luar rumah untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya.
Hingga 5 September 2026, tercatat 774 kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kalimantan Barat. Kondisi udara tersebut berkaitan dengan kebakaran di berbagai wilayah serta arah angin yang membawa asap ke daerah lain.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan sekitar 38.310 hektare lahan terindikasi terbakar. Setelah penanganan bersama dilakukan, area yang masih terbakar disebut berkurang menjadi sekitar 200 hektare. Jumlah titik api juga turun dari sebelumnya lebih dari 2.000 titik menjadi kisaran ratusan.
Upaya pengendalian melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Pencegahan Perlu Dimulai Lebih Awal
Gubernur menegaskan bahwa penanganan tidak cukup dilakukan setelah kebakaran meluas. Pencegahan perlu disiapkan lebih awal, terutama menjelang musim kemarau dan kemungkinan datangnya fenomena El Nino. Langkah dini dinilai dapat membantu mengantisipasi kebakaran dalam skala besar.
Dampak karhutla terhadap pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Cuaca yang tidak menentu dan potensi kemarau panjang dikhawatirkan menekan produktivitas pertanian hingga memicu gagal panen.
Selain persoalan karhutla, rapat membahas tindak lanjut sejumlah program pemerintah pusat, yaitu Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah, kampung nelayan, dan ketahanan pangan.
Ria Norsan meminta koordinasi seluruh pemangku kepentingan diperkuat agar produksi pertanian tetap terjaga dan kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Barat terpenuhi. Sejumlah daerah telah mencatat surplus beras, sedangkan beberapa wilayah pedalaman masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.
About the Author
