Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan sebagian besar perhatian dan tenaga untuk menangani dampak kemarau panjang. Bupati Kubu Raya Sujiwo menyebut sekitar 60 persen fokus pemerintah daerah saat ini terserap untuk penanganan bencana kekeringan, sedangkan 40 persen lainnya digunakan untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Sujiwo menyampaikan kondisi tersebut setelah mengikuti salat istisqa di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu, 9 September 2026. Menurutnya, kemarau tidak hanya memicu kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan memperoleh air.
Porsi perhatian yang besar terhadap bencana membuat sejumlah agenda pembangunan daerah, pemerintahan, dan kemasyarakatan ikut terhambat. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menangani berbagai sektor lain, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perikanan, dan pertanian.
Penanganan Tidak Dapat Ditinggalkan
Sujiwo memahami bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam banyak persoalan. Namun, dalam situasi darurat, penanganan karhutla dan krisis air juga tidak dapat dihentikan. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak saling menyalahkan.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, petugas, relawan, pihak swasta, dan berbagai unsur masyarakat telah bekerja semaksimal mungkin. Ia menilai ketenangan serta kesabaran penting untuk menghadapi keadaan sulit dan menghindari kepanikan.
Persediaan air minum menjadi salah satu kekhawatiran utama warga. Meski demikian, pemerintah kabupaten memastikan pasokan yang tersedia masih relatif aman untuk beberapa waktu ke depan. Upaya pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui penyaluran air, pencarian sumber baru, dan pengerahan armada.
Pemerintah menyatakan akan terus bergerak sampai hujan turun dan keadaan kembali normal. Langkah teknis tersebut juga disertai doa bersama. Sujiwo mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya berdoa agar hujan segera turun dan membantu mengakhiri dampak kemarau.